Pengprov Pordasi DKI Jakarta Dibayangi Kepengurusan Dualisme

Komunitas berkuda Jakarta dibayangi perpecahan. Tidak tertutup kemungkinan adanya kepengurusan ganda pada kepengurusan Persatuan Olahraga Berkuda (Pordasi) DKI Jakarta. Itu bisa saja terjadi seandanya Rapat Pleno Pengurus (RPP) Pordasi DKI Jakarta tidak menghasilkan solusi terbaik terkait musyawarah luar biasa (musprovlub) untuk menetapkan ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta 2021 2023. RPP Pengprov Pordasi DKI Jakarta diselenggarakan Selasa ini, 29 Juni 2021, di Mangunsarkoro 12, Menteng, Jakarta Pusat, yang diketahui sebagai markas Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon calon ketua pengprov.

Rapat yang dijadwalkan pukul 12.00 hingga 15.00 wib itu mengagendakan pembahasan mengenai pelaksanaan musprovlub yang direncanakan 6 Juli 2021, dan hal hal lain yang dipandang perlu. Dua agenda rapat di atas setidaknya yang tertera dalam surat undangan yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta, Lucky Prihatta Sastrawiria dan Sekretatis H.Herlan Matrusdi. Dari keterangan yang dihimpun, ancaman perpecahan bisa saja terjadi jika RPP tidak berhasil menyepakati tentang adanya dua calon ketua untuk bertarung di musprovlub nanti. Yakni, Aryo Djojohadikusumo dan Dicky Kamsari.

Pencalonan Aryo, putra dari pengusaha nasional Hashim Djojohadikusumo, sudah disahkan oleh TPP. Sebaliknya, Dicky Kamsari, tokoh berkuda nasional yang pemilik Andalan stable, pendaftaran pencalonannya tidak disahkan oleh TPP karena dianggap tidak mampu memenuhi sebagian persyaratan. Namun, situasi berubah ketika Lucky P Sastrawiria sebagai Plt ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta 2021 2023 belakangan mencabut SK Pembentukan TPP sehingga dengan demikian semua produk TPP batal demi hukum. Dalam keterangannya ke media, akhir pekan lalu, Lucky Prihatta Sastrawiria menjelaskan, keberadaan TPP untuk menyeleksi calon calon ketua Pengprov Pordasi DKI Jakarta definitif, bertentangan dengan Pasal 38 Poin 1 Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PP Pordasi.

"Pembentukan TPP hanya untuk pemilihan ketum PP Pordasi," ujar Lucky P Sastrawiria dalam keterangan pers di Sentul, Bogor, Kamis, 24 Juni lalu. TPP diketuai oleh Ahmad Huraira Nurhani dengan sekretaris Robby A.Asshiddiqie serta Audy Tambunan, Herlan Matrusdi dan Andi Supriandi sebagai anggota. Menurut keterangan, dari total 33 anggota Pordasi DKI Jakarta, Aryo Djojohadikusumo solid didukung oleh sembilan anggota. Sementara Dicky Kamsari 24 anggota. Tetapi, TPP mempermasalahkan status atau badan hukum dari mayoritas klub pendukungnya.

Belakangan klaim bahwa klub/stable harus berbadan hukum terpatahkan dengan pernyataan dari Wakil Ketua Umum PP Pordasi Widodo Edi Sektianto. Klub/stable tidak wajib berbadan hukum. Mencermati dinamika yang terjadi, menurut keterangan pemerhati olahraga berkuda, solusi terbaik dari RPP ini adalah ditetapkannya dua calon ketua untuk berlaga di musprovlub 6 Juli mendatang. RPP tidak perlu lagi melihat ke belakang. Namun, memandang tantangan dan peluang di depan. Apalagi, kedua calon dinilai sama sama memiliki visi misi yang baik untuk lebih mengembangkan organisasi dan memajukan prestasi olahraga berkuda di ibu kota.

Dia mengkhawatirkan ancaman perpecahan yang membayang di depan mata jika pencalonan Dicky Kamsari tetap tidak disahkan. "Tentunya komunitas berkuda di Jakarta tidak menghendaki perpecahan tersebut, apalagi adanya musprovlub tandingan yang berimbas pada dualisme kepengurusan," tegasnya. Kemungkinan adanya musprovlub tandingan mengemuka dari klub klub atau stable pendukung Dicky Kamsari.

"Kami akan melapor ke pimpinan KONI DKI Jakarta, meminta musprovlub, dengan tembusan ke KONI Pusat," tutur diungkapkan seorang pemilik stable.